Berita terbaru revisi Undang-undang tenaga kerja

Print Friendly
Share Button

Beberapa undang-undang tenaga kerja di Indonesia pada saat belum dirilis Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan sebagian produk pada jaman kolonial atau pendudukan Belanda. Pada produk undang-undang tenaga kerja tersebut menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pelayanan penempatan tenaga kerja dan system hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan, sehingga tidak lagi relevan dengan kebutuhan sekarang.

Sejarah undang-undang tenaga kerja di Indonesia

Peraturan atau undang-undang tenaga kerja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;

- Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887No. 8);

- Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

- Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);

- Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);

- Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);

- Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);

- Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

- Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

 

[iklan]

 

Undang-undang tenaga kerja No. 13 tahun 2003

Akhirnya pada tahun tanggal 25 Maret 2003 ditetapkan undang-undang tenaga kerja yang sampai saat tulisan ini dirilis (November 2011) masih berlaku, yang lebih dikenal dengan UU Ketenagakerjan No. 13 tahun 2003 (uu no 13 tahun 2003). Secara teknis undang-undang tenaga kerja ini memiliki 18 Bab dan 193 ayat. Dengan berlakunya UU 13 tahun 2003 ini, maka berbagai peraturan pada jaman kolonial dan perundangan yang mengatur tenaga kerja sebelum tahun 2003 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

 

Gosip revisi undang-undang tenaga kerja 13/2003

Wacana mengenai revisi undang-undang tenaga kerja no 13/ 2003 sudah berkembang beberapa tahun belakangan ini, bahkan pernah beredar dokumen yang berisikan rangkuman dari poin-poin perubahan undang-undang tenaga kerja no 13 tahun 2003 ini. Namun dengan cepat, pihak Depnakertrans membantah bahwa dokumen yang tersebar tersebut adalah rangkuman dari draft revisi undang-undang tenaga kerja 13/2003. Depnakertrans begitu cepat mengkonfirmasikan hal tersebut, dikarenakan masalah undang-undang tenaga kerja ini merupakan masalah yang sangat sensitif terhadap iklim usaha di Indonesia, lebih khususnya terhadap iklim investasi yang sekarang sedang dipromosikan oleh BKPM.

Salah satu wacana atau “gosip” dari revisi undang-undang tenaga kerja tersebut adalah adanya pembatasan upah untuk perhitungan dari pesangon yang akan diterima oleh tenaga kerja. Tentu saja “gosip” ini sempat menuai protes dari berbagai serikat pekerja di seluruh Indonesia.

 

Tarik ulur kepentingan  undang-undang tenaga kerja

Kenapa wacana revisi dari undang-undang tenaga kerja ini seakan-akan tidak berhenti, selalu saja ada wacana di setiap hari buruh dunia yaitu setiap tanggal 1 Mei atau yang lebih dikenal May Day. Hal ini dikarenakan undang-undang tenaga kerja ini merupakan aturan yang memegang peran penting dari kepentingan antara buruh dan pengusaha.

Buruh yang secara umum diwakilkan oleh serikat-serikat pekerja sedangkan para pengusaha secara umum diwakili oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Diantara kedua kepentingan ini  lah akan selalu ada tarik ulur mengenai isi dari undang-undang tenaga kerja.

Apapun kepentingan dua pihak tersebut, seharusnya pemerintah dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, dengan mempertimbangkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Semoga undang-undang tenaga kerja yang terbaru nanti dapat menjadi dokumen yang ditaati oleh kedua belah pihak yang saling berkepentingan.

 

Untuk berita terbaru terkait revisi undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, silakan klik disini.

 

[iklan]

 

Image Source:spsi-bidakarahotel.blogspot.com