Bagaimanakah cara menghitung pajak untuk manfaat pesangon, THT dan manfaat pensiun?

Print Friendly
Share Button

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT) dan jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus (pph 21 atas pesangon, pensiun dan tunjangan hari tua).

PP tersebut tertuang pada PP No 68 tahun 2009 tanggal 16 November 2009 (PP 68/2009). PP ini sekaligus mengubah besarnya tarif pajak untuk pajak manfaat pesangon dan pajak manfaat pensiun yang sebelumnya diatur melalui PP No 149 tahun 2000 (PP 149/2000).  Apa yang membedakan dari tarif baru ini dengan tarif yang lama? Silakan lanjutkan membaca artikel ini.

Ada yang menarik pada tarif pajak yang paling terbaru ini, dimana khusus untuk tarif pajak atas pembayaran manfaat pensiun, THT dan JHT,  tarif nya hanya dikenakan sebesar 5% saja untuk manfaat yang lebih dari sama dengan Rp 50 juta. Atau dibedakan perlakuannya jika dibandingkan dengan tarif pajak pesangon.

Sedangkan tarif pajak  pesangon secara bracket justru masih sama dengan tarif pada PP 149/2000 lalu, hanya batas dari jumlah penghasilan bruto nya saja yang berubah.

Berikut adalah perbandingan tarif pajak untuk (1) pajak pesangon dan (2) pajak manfaat pensiun, THT dan JHT:

 

(1) Pajak Pesangon:

Penghasilan Pesangon Bruto (P)

Tarif Pajak Sesuai PP 149/2000

Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009

P <= Rp 25 Juta

0% 0%

Rp 25 Juta < P <= Rp 50 Juta

5%

0%

Rp 50 Juta < P <= Rp 100 Juta

10%

5%

Rp 100 Juta < P <= Rp 200 Juta

15%

15%

Rp 200 Juta < P <= Rp 500 Juta

25%

15%

P > Rp 500 Juta 25%

25%

Pajak Pesangon sesuai PP 68/2009 diatas dapat dituliskan kembali sbb:

Penghasilan Pesangon Bruto (P)

Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009

P <= Rp 50 Juta

0%

Rp 50 Juta < P <= Rp 100 Juta

5%

Rp 100 Juta < P <= Rp 500 Juta

15%

P > Rp 500 Juta

25%

 

[iklan]

 

(2) Pajak Manfaat Pensiun, THT dan JHT:

Penghasilan Manfaat Pensiun, THT dan JHT Bruto (P)

Tarif Pajak Sesuai PP 149/2000 Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009

P <= Rp 25 Juta

0%

0%

Rp 25 Juta < P <= Rp 50 Juta

5%

0%

Rp 50 Juta < P <= Rp 100 Juta

10%

5%

Rp 100 Juta < P <= Rp 200 Juta

15%

5%

Rp 200 Juta < P <= Rp 500 Juta

25%

5%

P > Rp 500 Juta

25%

5%

Pajak Manfaat Pensiun, THT dan JHT sesuai PP 68/2009 diatas dapat dituliskan kembali sbb:

Penghasilan Manfaat Pensiun, THT dan JHT Bruto (P)

Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009

P <= Rp 50 Juta

0%

Rp 50 Juta < P <= Rp 100 Juta

5%

Rp 100 Juta < P <= Rp 500 Juta

5%

P > Rp 500 Juta

5%

 

Tarif baru Pph 21 atas manfaat pensiun, THT dan JHT pendorong industri dana pensiun untuk tumbuh

Sepertinya pemerintah ingin memberikan insentif  indunstri dana pensiun dan pengelola program THT dan JHT di Indonesia terkait berbedanya tarif pajak untuk manfaat ini. Hal ini dapat dimaklumi karena industri dana pensiun di negara kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita.

Jika dibandingkan dengan industri keuangan non bank lainnya, seperti asuransi, asset dana pensiun kita masih jauh dibawah asset mereka.

Diharapkan dengan adanya insentif pada tarif pajak untuk manfaat pensiun, THT dan JHT yang baru ini, industri dana pensiun dan pengelola THT dan JHT akan berkembang pesat.

 

 

Perhitungan Pajak Penghasilan No 21 untuk Pesangon, THT dan JHT (Pph 21 atas pesangon, THT dan JHT)

 

Bagaimanakah penerapan atau cara menghitung Pph 21 untuk pesangon tersebut, berikut disampaikan beberapa contoh kasus perhitungan:

Contoh Kasus #1 (Pajak Pesangon):

Karyawan yang bernama Badil telah bekerja selama 20 tahun di perusahaan PT Blangkon Tbk, pada bulan Juni 201, Badil memasuki usia pensiun. Dari hasil perhitungan manfaat pesangon untuk pensiun Badil, mendapatkan uang pesangon sebesar Rp 250 juta. Berapakah pajak atas manfaat pesangon dari Badil tersebut?

Jawab Kasus#1 (Pajak Pesangon):

Pertanyaan muncul, bracket mana yang akan digunakan untuk menghitungan pajak manfaat pesangon untuk pensiun dari Badil tersebut? Apakah termasuk manfaat pensiun atau manfaat pesangon?

Besar pajak dari penghasilan Badil tersebut termasuk bracket pajak pesangon bukan termasuk bracket pajak manfaat pensiun. Kenapa?

Karena pada ketentuan PP 68/2009 tersebut yang dimaksud dengan manfaat pensiun tersebut adalah penghasilan yang diterima sekaligus oleh seseorang yang dibayarkan oleh suatu badan atau penyelenggara program pensiun. Sedangkan untuk kasus Badil ini adalah uang pesangon untuk alasan pensiun yang diatur dalam UUK 13/2003.

Berikut adalah tatacara perhitungan pajak untuk penghasilan Badil tersebut:

Penghasilan Pesangon Bruto

(A)

Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009 (B) Pajak (AxB)

Bracket I: Rp 50 Juta

0%

0

Bracket II: Rp 50 Juta

5%

2,500,000

Bracket III: Rp 150 Juta

15%

22,500,000

Bracket IV: Rp 0 Juta

25%

0

TOTAL

25,000,000,-

 

Contoh Kasus #2 (Pajak Manfaat Pensiun, THT dan JHT):

Karyawan yang bernama Badil Lagi telah bekerja selama 20 tahun di perusahaan PT Blangkon Tbk, selain mengandalkan uang pesangon pensiun dari perusahaannya untuk persiapan masa pensiunnya, Badil Lagi ikut dalam program pensiun iuran pasti dari dana pensiun Bank Berdiri. Dari hasil iuran dan hasil investasi nya, Badil Lagi mendapatkan manfaat pensiun sebesar Rp 125 juta? Berapakah uang yang akan dia terima setelah di potong Pajak?

Jawab Kasus#2 (Pajak Manfaat Pensiun, THT dan JHT):

Berikut adalah tatacara perhitungan pajak untuk penghasilan manfaat pensiun Badil Lagi di DPLK Bank Berdiri tersebut:

Penghasilan Manfaat Pensiun Bruto

(A)

Tarif Pajak Sesuai PP 68/2009 (B) Pajak (AxB)

Bracket I: Rp 50 Juta

0%

0

Bracket II: Rp 50 Juta

5%

2,500,000

Bracket III: Rp 25 Juta

5%

1,250,000,

Bracket IV: Rp 0 Juta

5%

0

TOTAL

3,750,000,-

Maka penghasilan Badil Lagi setelah dipotong pajak adalah Rp 125 juta dikurang Rp 3,75 juta sami sareng Rp 121,25 juta.

 

 

[iklan]

 

Sebagai catatan, bracket pajak atas manfaat pensiun diatas, berlaku juga untuk perhitungan pajak dari penghasilan Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), dalam hal ini diselenggarakan oleh Jamsostek.

 

Jika anda ingin praktis menghitung besar pajak penghasilan (Pph 21) pesangon, manfaat pesngon, THT dan JHT anda dapat menggunakan program otomatis (tools) yang telah disediakan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo. Silakan klik disini (Tax Calculation on Net and Gross Benefits).

 

 

Image Source: ekonomi.unkhair. ac. id

Share Button