Bagaimanakah cara menghitung pesangon PHK sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan

Pada dua artikel sebelumnya yang saya tulis, yaitu mengenai jenis-jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah dijelaskan beberapa jenis PHK dan imbalannya.  Jika sebut sebagai pelajaran, itu adalah teorinya. Dalam prakteknya, cara perhitungan pesangon ini ada tata cara nya dan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja.

Didalam artikel ini akan diberikan cara perhitungan pesangon PHK sesuai UUK 13 dan hal-hal yang harus diperhatikan.

 

Tabel Uang Pesangon, Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

Hal pertama yang harus kita perhatikan dan pahami bahwa didalam UUK-13 telah ditentukan tabel untuk dijadikan referensi atas imbalan setiap jenis PHK. Tabel-tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tabel Uang Pesangon (disingkat “UP”): Tabel pertama disebut Tabel Uang Pesangon, tabel ini terdapat pada pasal 156 ayat 2.

2. Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (disingkat “UPMK”): Tabel kedua disebut Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja, tabel ini terdapat pada pasal 156 ayat 3.

Perlu diketahui, yang dimaksud pada tabel pertama (Tabel Uang Pesangon) adalah bukan “pesangon” yang selama ini dipahami secara umum. Kadangkala disebutkan jika seorang pekerja terkena PHK (PHK secara umum, misalkan Pensiun, Meninggal, Sakit Berkepanjangan, Resign dan lain-lain), maka pekerja tersebut akan mendapatkan pesangon. Namun bukan berarti pekerja tersebut hanya mendapatkan tabel uang pesangon saja, tapi juga tabel uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Saya sendiri menggunakan kata pesangon pada judul artikel ini masksudnya adalah tabel uang pesangon, tabel uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Digunakan istilah pesangon (secara umum) hanya untuk mengikuti bahasa secara umum saja.

Dan berikut adalah tabel uang pesangon dan tabel uang penghargaan masa kerja sesuai UUK-13 Pasal 156.

Jika diatas adalah telah dijelaskan 2 komponen tabel untuk perhitungan besaran imbalan pesangon untuk setiap jenis PHK, di UUK13 disebutkan bahwa ada satu lagi yang menjadi komponen ketiga dalam perhitungan tersebut yaitu:

3. Uang Penggantian Hak (disingkat “UPH”): Uang penggantian Hak ini bukan dalam bentuk tabel, tapi didefinisikan sebagai berikut (UUK-13 Pasal 156 ayat 4:

  1. Cuti tahunan yang belum gugur (atau belum diambil oleh pekerja);
  2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sebagai pengetahuan; ada ketentuan tambahan mengenai UPH nomor 3 diatas. Ketentuan yang dimaksud adalah Surat Edaran Menaker No. B.600/MEN/Sj-H/VII/2005,  yang menyatakan bahwa dikarenakan pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan UP dan UPMK, maka pekerja yang bersangkutan tidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan di UUK-13 pasal 156 ayat 4.

Perlu ditekankan bahwa Surat Edaran diatas adalah untuk ketentuan diatas PHK mengundurkan diri saja. Tidak untuk Jenis PHK lainya.

Surat Edaran yang dimaksudkan dapat di download Disini.

Sampai dengan hari ini, beredarnya Surat Edaran ini masih menjadi perdebatan antara pengusaha dan serikat pekerja. Serikat pekerja menganggap bahwa Surat Edaran ini merupakan bentuk interpretasi pemerintah pada pasal 156 ayat 4 nomor 3 tersebut. Karena mereka menganggap surat edaran tidak dapat dijadikan bagian dari UUK-13. Sedangkan pengusaha menganggap sebaliknya, bahwa Surat Edaran tersebut adalah ketentuan yang sah atas interpretasi pasal 156 ayat 4 nomor 3 di UUK-13.

Untuk terjalin satu pemahaman mengenai Surat Edaran tersebut, sebaiknya dimusyawarahkan antara pengusaha dan serikat pekerja dan hasil musyawarah tersebut di cantumkan dalam dokumen internal di Perusahaan, Peraturan Perusahaan (PP) atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

[iklan]

 

Komponen Upah sebagai dasar perhitungan pesangon PHK

Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung pesangon adalah komponen Upah. Komponen upah ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena jika berbeda pemahaman antara pekerja dan pengusaha pada definisi dasar upah yang digunakan dalam perhitungan pesangon, akan mengakibatkan perselisihan.

Di UUK-13 pasal 157 telah dijelaskan bahwa upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon PHK (UP, UPMK dan UPH) ini adalah terdiri dari:

  1. Upah Pokok
  2. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembeli dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Kadang-kadang pengusaha melakukan pesangon PHK atas dasar gaji pokok saja, padahal pekerja yang di PHK tersebut memiliki tunjangan yang bersifat tetap, sesuai definisi pasal 157 di UUK-13. Dan sebaliknya ada pengusaha yang memasukan tunjangan tidak tetap sebagai bagian dari upah untuk dasar perhitungan pesangon.

Sebagai pekerja, anda juga harus tahu dan paham, di perusahaan anda upah yang dijadikan dasar perhitungan pesangon PHK ini adalah gaji pokok saja atau kah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Sebaiknya upah dasar perhitungan PHK ini diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

 

Komponen Masa Kerja sebagai dasar perhitungan pesangon PHK

Selain komponen upah, masa kerja pun merupakan bagian penting dalam perhitungan pesangon PHK. Yang perlu diperhatikan adalah, apakah masa kerja dihitung dari tanggal ketika pekerja pertama kali bekerja di perusahaan ataukah dari tanggal pekerja tersebut diangkat sebagai karyawan tetap.

Sekali lagi, hal terkait dengan masa kerja ini harus dibicarakan secara baik-baik antara pekerja dan pengusaha, dan harus dicantumkan secara tertulis dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

 

Formula atau Rumus Imbalan setiap jenis PHK menurut UUK-13

Setelah mengetahui 3 komponen diatas, hal selanjutnya yang harus diketahui dalam menghitung pesangon PHK adalah formula atau rumus imbalan untuk setiap jenis PHK atau alasan PHK tersebut.

Seperti yang telah disinggung di awal artikel ini, saya pernah menjelaskan jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta imbalan nya sesuai UUK-13. Artikel yang dimaksud adalah sbb:

  1. Jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Imbalannya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Bagian Pertama).
  2. Jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Imbalannya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Bagian Kedua).

Formula atau Rumus setiap jenis PHK pada dua artikel tersebut diatas dapat di rangkum sebagai berikut (klik tabel untuk perbesar):

Untuk download tabel diatas dalam bentuk PDF, klik disini.

[iklan]

Contoh Perhitungan Pesangon PHK sesuai UUK-13

Berikut adalah contoh perhitungan pesangon PHK:

Contoh 1: Perhitungan Pesangon karena pekerja mengundurkan diri

Seorang pekerja yang telah bekerja di suatu perusahaan selama 5  tahun 4 bulan, memutuskan untuk mengundurkan diri secara baik-baik. Gaji pokok saat dia keluar adalah Rp 4 juta dan tunjangan tetap sebesar Rp 500 ribu. Sisa cuti tahunan yang telah diambil pada tahun saat dia mengundurkan diri adalah 5 hari. Pekerja tersebut di rekrut dan bekerja di kota yang sama dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Sesuai kesepakatan perusahaan dan pekerja, komponen UPH pasal 156 ayat 4 abjad c adalah mengikuti Surat Edaran Menaker No. B.600/MEN/Sj-H/VII/2005. Selain itu berdasarkan peraturan perusahaan, untuk pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik akan mendapatkan uang pisah sebesar tabel berikut:

Berapakah Uang Pesangon yang diterima pekerja tersebut?

Cara Perhitungan:

Berdasarkan rangkuman rumus pesangon diatas, rumus imbalan pesangon untuk mengundurkan diri (Nomor 4), pekerja mendapatkan UPH + Uang Pisah.

a. UPH:

- Sisa cuti yang belum diambil: (sisa cuti / jumlah hari kerja sebulan) x Upah

(5/21) x Rp 4,500,000,- =  Rp 1,071,429,-

Note: Jumlah hari kerja sebulan sebanyak 21 hari adalah berdasarkan kesepakatan pekerja dan perusahaan yang dicantumkan di PKB.

- Ongkos Pemulangan = Nil. Pekerja tersebut di rekrut dan bekerja di kota yang sama

- Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan=Nil. Sesuai kesepakatan pekerja dan perusahaan

b. Uang Pisah:

Berdasarkan tabel uang pisah diatas, masa kerja 5 tahun mendapatkan 1 kali upah = 1 x Rp 4,500,000,- = Rp 4,500,000,-

Maka total pesangon yang diterima karyawan tersebut adalah : Rp 1,071,429,- + Nil + Nil + Rp 4,500,000,- = Rp  5,571,429,- atau dibulatkan  Rp 5,571,500,-.

Contoh 2: Perhitungan Pesangon perubahan status perusahaan

Seorang pekerja yang telah bekerja di suatu perusahaan selama 7  tahun 3 bulan. Pada tahun 2012, perusahaan tersebut dibeli oleh investor yang baru. Pekerja tersebut memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan kerja dengan manajemen yang baru. Jika Gaji pokok saat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan bekerja adalah Rp 4 juta dan tunjangan tetap sebesar Rp 500 ribu. Tidak ada sisa cuti tahunan. Pekerja tersebut di rekrut dan bekerja di kota yang sama dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Berapakah pesangon yang didapatkan oleh pekerja tersebut?

Berdasarkan tabel rankuman pesangon PHK diatas, untuk kasus contoh ini sesuai dengan nomor 5, yaitu 1xUP + 1xUPMK + UPH.

a. Uang Pesangon (UP): 1xUP

Berdasarkan tabel Uang Pesangon, untuk masa kerja 7 tahun didapatkan faktor pengali 8.

1xUP x Upah= 1 x 8 x Upah = 1 x 8 x Rp 4,500,000,- = Rp  36,000,000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :  1xUPMK

Berdasarkan tabel Uang Penghargaan Masa Kerja, untuk masa kerja 7 tahun didapatkan faktor pengali 3.

1xUPMK x Upah= 1 x 3 x Upah = 1 x 3 x Rp 4,500,000,- = Rp  13,500,000,-

c. Uang Penggantian (UPH) :

- Sisa cuti yang belum diambil: Nil. Pekerja tidak memiliki sisa cuti tahunan

- Ongkos Pemulangan = Nil. Pekerja tersebut di rekrut dan bekerja di kota yang sama

- Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:

15% dari UP dan UPMK yang sesuai = 15% x (UP+UPMK) = 15% x ( Rp  36,000,000,- + Rp  13,500,000,- ) = Rp  7,425,000,-

Total UPH : Nil + Nil + Rp  7,425,000,- = Rp  7,425,000,-

Maka total pesangon pekerja tersebut adalah:

UP+UPMK+UPH = Rp 36,000,000,- + Rp 13,500,000,- + Rp  7,425,000,-

UP+UPMK+UPH =  56,925,000,-

Untuk menghitung berapa pajak yang dikenakan atas pembayaran pesangon tersebut dapat dihitung sesuai dengan tarif pajak pada artikel ini.

Note: Contoh perhitungan diatas hanya ilustrasi, perhitungan yang dilakukan setiap perusahaan dapat berbeda, namun perbedaan tersebut seharusnya tidak melenceng dari yang telah ditentukan di UUK-13. Sebaiknya pekerja mengetahui dan memahami tatacara perhitungan pesangon. Biasanya ketentuan mengenai perhitungan pesangon ini ada di dalam Peraturan Perusahaan atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

 

[iklan]

Image Source:palembang.tribunnews. com