Berita Terbaru:Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan

Print Friendly
Share Button

Perbincangan mengenai undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) memang selalu menarik untuk di ikuti. Salah satu hal yang selalu menjadi berita di media nasional terkait UUK 13/2003 ini adalah keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait dengan uji pasal di Undang-undang yang sudah hampir berumur 10 tahun ini. Menurut Kepala Biro Hukum Kemenakertrans, Sunarno, per April 2012 sedikitnya ada 17 Pasal di UUK 13/2003 yang diuji di Mahkamah Konsititusi. Dari berita-berita terkait dengan pnegujian pasal ini, kebanyakan diajukan oleh perkerja dan serikat pekerja.

Setiap ada keputusan MK terkait dengan UUK 13/2003 tersebut, pemerintah melalui kemenakertrans meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (permen).  Pengeluaran Permen tersebut tentu saja bukan penyelesaian jangka panjang, tapi sifatnya sementara, hanya mandatory saja untuk memenuhi keputusan MK.

Berikut adalah beberapa diantaranya hasil keputusan MK terkait dengan uji pasal UUK 13/2003:

Keputusan MK: Pekerja alih daya (Outsourcing) dan pekerja tetap perusahaan pemberi kerja yang bertugas sama berhak atas manfaat yang adil tanpa diskriminasi.

Keputusan ini dikeluarkan MK sekitar bulan Januari 2012 lalu, pasal yang diuji adalah Pasal 65 dan 66  di UUK 13/2003 mengenai Outsourcing. Penguji dari pasal ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML). Seperti yang diberitakan Kompas. com, MK memutuskan untuk menghapus perbedaan (diskriminasi) antara pekerja permanen dan pekerja outsourcing  yang tugasnya sama  dalam perusahaan yang memborongkan sebagian pekerjaan pada perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Berikut kutipan Kompas.com: “MK menyatakan, Pasal 65 Ayat (7) dan Pasal 66 Ayat (2) Huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini memperbaiki posisi tawar pekerja alih daya (outsourcing) yang masa kerja sangat bergantung pada kontrak kerja dari perusahaan pemberi borongan.”

“Artinya, pekerja alih daya berhak mendapat perlindungan kerja sesuai dengan Pasal 65 Ayat (4) dan Pasal 66 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, baik perusahaan asal pekerja alih daya maupun perusahaan yang mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga wajib melindungi pekerja tanpa memperhatikan status pekerja tersebut.”

 

Keputusan MK: Efisiensi tidak dapat dijadikan alasan PHK

Keputusan ini dikeluarkan MK sekitar bulan Juni 2012 lalu, pasal yang diuji adalah Pasal 164 ayat 3 di UUK 13/2003 mengenai PHK karena efisiensi. Penguji dari pasal ini adalah karyawan Hotel Papandayan, Bandung. Poin utama dari keputusan MK ini adalah, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan pertama dalam melakukan PHK kepada karyawan. Perusahaan tidak boleh langsung melakukan PHK kepada karyawan tanpa didahului oleh usaha-usaha efisiensi (penghematan), usaha-usaha tersebut antara lain: pengurangan upah dan fasilitas pekerja tingkat atas; mengurangi shift kerja; menghilangkan kerja lembur; mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja; dan merumahkan pekerja secara bergilir.

Seperti yang diberitakan Kontan. co. id, tanggal 21 Juni 2012,  keputusan ini mendapat respon pro dan kontra, dari pihak pekerja sendiri keputusan ini memberikan kekuatan kepada mereka untuk “melawan” perusahaan yang semena-mena melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Tanpa di dahului oleh usaha-usaha seperti yang disebut kan diatas. Di lain pihak, para pengusaha merasa keberatan dengan keputusan ini, karena mereka merasa melakukan PHK melalui alasan efisiensi ini adalah untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Mereka mengilustrasikan bahwa wajar jika perahu yang hampir tenggelam menurunkan sebagian penumpangnya, guna menyelamatkan perahu tersebut. Daripada semua penumpang ikut tenggelam (?).

 

[iklan]

Keputusan MK: Pekerja bisa mengajukan PHK jika gaji nya telat dibayar 3 bulan berturut-turut.

Keputusan ini dikeluarkan MK sekitar bulan Juli 2012 lalu, pasal yang diuji adalah Pasal 169  Ayat (1) Huruf c di UUK 13/2003 . Penguji dari pasal ini adalah Andriyani, karyawan swasta yang pernah bekerja di PT Megahbuana Citramasindo (PJTKI). Berikut kutipan dari keputusan MK tersebut, seperti yang diberitakan Kompas. com “Dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut, pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah (tiga bulan lebih) pelanggaran itu terjadi”.

Dari pihak pengusaha sendiri, dalam hal ini Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), menilai seharusnya dilihat dahulu alasan kenapa upah tersebut tidak di bayar 3 bulan berturut-turut. Jika karena perusahaan pailit seharusnya keputusan ini tidak mengikat. Sebaliknya, jika perusahaan masih mampu, baru keputusan ini berlaku. Masalah nya, jika gaji 3 bulan berturut-turut dibayarkan, pasti tanda nya kan perusahaan sedang kesulitan secara finansial, jika masih harus menerima tuntutan pekerja untuk PHK, tambah sulit lah finansial perusahaan tersebut.

 

Selain tiga keputusan MK terkait dengan UUK 13/2003 diatas, masih ada lagi keputusan-kepusan lainnya.  Namun dari tiga keputusan diatas, saya pikir cukup untuk mengambil kesimpulan, sebenarnya di UUK 13/2003 masih banyak poin yang harus di benahi.  Mengutip seorang pengurus serikat pekerja, lebih baik dibuatkan UU tenaga kerja yang baru dari pada merevisi UUK 13/2003, karena UUK 13/2003 telalu banyak hal yang harus dibenahi.

 

Opini Pribadi: Yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu banyaknya pasal di UUK 13/2003 yang di uji di MK, apakah kualitas dari UUK 13/2003 tersebut “sebegitunya”, sampai bisa “diobrak-abrik”. Hal ini sebenarnya mencerminkan hasil akhir produk Undang-undang dari DPR patut di pertanyakan. Kenapa pada saat pembuatan UU di DPR tidak melibatkan MK (penyusunan UUK 13/2003 memang MK belum ada) atau para ahli hukum di negara ini untuk membuat undang-undang yang jelas, adil, final, fixed, tidak multi interpretasi. Dari pada nanti setelah UU ditetapkan ada pengujian ke MK, mendingan dibuat sebaik-baiknya kan saat pembuatan UU tersebut (??). Coba hitung, ada berapa produk UU (termasuk UUK 13/2003) yang di uji di MK? Dan hitung  pula berapa biaya dari pengujian pasal tersebut? (Ingat di berita media televisi masih banyak diberitakan bangunan sekolah dasar di berbagai daerah yang ambruk karena dimakan usia dan dimakan “koruptor“). Ayolah, sekarang sudah tahun 2012, sudah 67 tahun negara ini merdeka, masa hal seperti ini saja masih saja ada? Jika seperti ini terus, kapan kita akan jadi negara “MAJU”, perasaan dari saat saya sekolah dasar (SD) sampai dengan saya sekarang sudah kerja, negara ini masih saja berstatus  negara “BERKEMBANG” (???), COME ON !!!!!

 

[iklan]

Berikut adalah berita terkait dengan 3 keputusan diatas:

Keputusan MK tentang Outsourcing (1) – Kompas. com

Keputusan MK tentang Outsourcing (2) – Kompas .com

Keputusan MK tentang PHK alasan Efisiensi – Kontan. co. id

Keputusan MK tentang permohonan PHK (1) – Kompas.  com

Keputusan MK tentang permohonan PHK (2) – Kontan. co. id

Keputusan MK tentang permohonan PHK (3) – Kontan. co. id

 

Image Source: merdeka. com