Jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Imbalannya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Bagian Pertama)

Print Friendly
Share Button

Pengertian istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (UUK) sedikit berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Di UUK, pengertian PHK lebih umum dari yang dipahami oleh kita. Di UUK, apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan nya disebut dengan PHK.

Alasan keluar karena pensiun, meninggal dan mengundurkan diri di UUK dikelompokan sebagai PHK. Sebagai contoh; karyawan yang telah mencapai usia pensiun, maka perusahaan dapat melakukan  PHK dengan alasan pensiun. Di sisi lain istilah PHK sendiri yang selama ini kita pahami adalah suatu proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan alasan tertentu (pemecatan, efisiensi dan lain-lain).

Berikut  akan dijelaskan satu persatu jenis-jenis PHK dan besarnya imbalan (pesangon) yang didapatkan menurut UUK.

PHK karena karyawan melakukan kesalahan berat

Suatu ketika, karyawan melakukan kesalahan berat di perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan PHK kepada karyawan tersebut. Kesalahan berat yang dimaksudkan tersebut sendiri didefinisikan secara jelas di UUK pasal 158, yaitu ada 10 kesalahan berat.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK dengan alasan karena kesalahan berat tersebut diatas adalah berupa Uang Penggantian Hak (UPH). UPH sendiri di definisikan secara jelas di UUK pasal 156 ayat 4.

Selain UPH, kepada karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pegusaha secara langsung, maka diberikan juga berupa imbalan Uang Pisah. Uang Pisah ini sendiri besarnya ditentukan di Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).

 

PHK karena karyawan ditahan oleh pihak berwajib

Seorang karyawan telah melakukan tindak pidana, kemudian ditahan oleh pihak yang berwajib. Lalu, bagaimana kah nasib pekerjaan dia? Juga nasib isteri dan anaknya (tanggungannya)?

Di UUK telah diatur ketentuan untuk kasus diatas. Berikut adalah ketentuan di UUK tersebut:

Upah yang dibayarkan

Di UUK disebutkan bahwa selama karyawan ditahan oleh pihak berwajib, perusahan tidak wajib memberikan  upah, akan tetapi wajib memberikan bantuan kepada tanggungannya (keluarganya). Skema pemberian bantuan tersebut adalah sbb:

- Untuk satu orang tanggungan : 25% dari Upah

- Untuk dua orang tanggungan : 35% dari Upah

- Untuk tiga orang tanggungan : 45% dari Upah

- Untuk empat orang atau lebih tanggungan : 50% dari Upah

Bantuan tersebut diatas diberikan maksimal 6 bulan sejak karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib.

Pemutusan Hubungan Kerja:

Ketentuan untuk PHK dari karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib dapat di gambarkan dalam diagram berikut:

Imbalan yang diberikan jika PHK dilakukan terhadap karyawan yang ditahan pihak berwajib tersebut adalah sebesar uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar  1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

 

[iklan]

 

PHK karena karyawan melakukan pelanggaran

Didalam setiap dokumen perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama yang ada di perusahaan pasti tercantum poin-poin ketentuan yang disebut dengan peraturan / tata tertib perusahaan. Jika karyawan melanggar tata tertib ini maka perusahaan dapat memberikan surat peringatan (SP).

Di UUK, diatur mengenai tata cara PHK jika karyawan melanggar tata tertib perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawan yang melanggar tata tertib yang telah di tentukan di  perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama. Akan tetapi proses PHK tersebut tidak langsung dilakukan secara serta merta, tapi harus melewati tahap-tahap pemberian surat peringatan (SP) kepada karyawan tersebut. Dalam hal ini Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Surat peringatan tersebut berlaku paling lama masing-masing 6 bulan, kecuali ditentukan lain di perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK dengan alasan karena melakukan pelanggaran yang dimaksud diatas adalah berupa Uang Pesangon (UP) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

PHK karena karyawan mengundurkan diri (resign).

Di dunia kerja yang namanya resign (mengundurkan diri) tidak dapat dihindari. Alasan-alasan yang melatarbelakangi karyawan mengundurkan diri tentu saja berbeda-beda. Namun pada umumnya dilatarbelakangi oleh tawaran dari perusahaan lain yang lebih besar imbalan kerja nya.

Di UUK sendiri diatur tata cara PHK dengan alasan mengundurkan diri ini. Di UUK di sebutkan syarat mengundurkan diri, yaitu:

-  Diharuskan mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pengunduran diri.

-  Tidak terikat dalam ikatan dinas.

-  Tetap melakukan kewajibannya sampai dengan hari pengunduran dirinya.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri diberikan dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Jika karyawan tersebut tugas dan fungsi nya tidak secara langsung mewakili kepentingan pengusaha, maka selain Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dapat diberikan juga uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama .

 

PHK karena perubahan status/penggabungan perusahaan

Jika pada perusahaan terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan, maka perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawan. Besarnya imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK karena hal-hal diatas dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

-  Jika karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka karyawan diberikan imbalan sebesar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

-   Jika perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan, maka karyawan diberikan imbalan sebesar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

 

PHK karena perusahaan tutup atau karena keadaan memaksa (force majeur)

Kondisi perusahaan ibarat kehidupan, kadang ada diatas kadang ada dibawah. Jika sedang dibawah, keadaan terburuk yang dapat terjadi pada satu perusahaan adalah di tutup.  Ketentuan mengenai PHK yang dikarenakan Perusahaan tutup akibat merugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun telah diatur dalam UUK.  Di UUK disebutkan bahwa kerugian yang dimaksud tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Selain tutup, jika terjadi keadaan memaksa (force majeur),misalnya ada bencana atau hal memaksa lainnya. Maka perusahaan juga dapat melakukan PHK kepada karyawan.

Imbalan PHK yang diberikan kepada karyawan dengan alasan diatas adalah uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

PHK karena Perusahaan melakukan efisiensi

Jika perusahaan bermaksud melakukan efisiensi  dan bukan dikarenakan oleh keadaan perusahaan tutup karena merugi 2 tahun berturut-turut  atau keadaan memaksa (force majeur), maka di UUK telah diatur ketentuan mengenai imbalan yang akan diberikan kepada karyawan.  Imbalan tersebut adalah uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

 

(Bersambung….. ke artikel kedua)

 

 

[iklan]

 

Image Source: pwoodford.net