Rangkuman berita terbaru revisi undang-undang ketenagakerjaan

Print Friendly
Share Button

News

Berita terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) di Indonesia memang menarik untuk diikuti, terutama tentang revisi nya. Bagaimana tidak, undang-undang ketenagakerjaan ini menjadi acuan hampir semua stakeholder dalam menjalankan bisnis di Indonesia, terutama bisnis yang memerlukan banyak tenaga kerja (padat karya).

Stakeholder yang dimaksud adalah para pekerja, termasuk serikat pekerja, yang menginginkan hak-hak pekerja dilindungi oleh undang-undang, diantaranya keadilan bagi hak pekerja. Lain hal nya dengan pengusaha, yang diwakilkan oleh APINDO, mereka pasti menuntut untuk tidak terlalu condong ke kepentingan pekerja saja revisi UUK 13/2003 tersebut, karena mereka juga memikirkan keberlangsungan bisnis mereka ke depannya.

Yang terakhir adalah pemerintah, yang seharusnya sebagai penengah dari pekerja dan pengusaha, bagaimana caranya memberikan jalan tengah bagi keinginan-keinginan dari 2 pihak yang berbeda. Supaya pembangunan di Indonesia berjalan secara stabil dan kondusif.

Berikut adalah rangkuman berita terbaru terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk berita revisi undang-undang ketenagakerjaan terbaru, yang dikutip dari media online Kontan. co. id:

Kontan. Co.ID – 16 Des 2011

DPR mengeluarkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan N0. 13/2003 dari daftar daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UUK 13/2003 tersebut. Mereka menilai, RUU nya belum dikonsultasikan kepada DPR, tapi kenapa pemerintah memasukan revisi UUK 13/2003 tersebut ke Prolegnas tahun 2012.

Dari pihak pemerintah sendiri memberikan alasan kenapa Revisi UUK 13/2003 tersebut perlu di masukan kedalam Prolegnas, hal ini dikarenakan salah satu langkah memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut sejumlah pasal di UUK 13/2003. Selain itu juga terkait dengan penyesuaian dengan UU BPJS ((Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan beberapa pasal yang harus disesuaikan.

 

Kontan. Co.ID – 17 Des 2011

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang diwakilkan oleh Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan bahwa alasan DPR menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 adalah karena pada draft revisi yang ditawarkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan pekerja.

Poin-poin yang tidak berpihak kepada pekerja tersebut diantaranya terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR), penhapusan kewajiban pemberi kerja untuk member perlindungan yang terkait dengan keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan, juga terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT).

 

[iklan]

 

Kontan. Co.ID – 20 Des 2011

Kemnakertrans melakukan klarifikasi kepada DPR terkait rencana revisi UUK 13/2003. Karena Kemnakertrans merasa belum pernah memasukan draft revisi UU Ketenagakerjaan.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa bingung dengan DPR yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan, karena Kemnakertrans hanya memberikan presentasi terkait dengan poin-poin yang perlu di revisi di UUK 13/2003.

Poin-poin tersebut adalah soal tunjangan hari raya yang akan diwajibkan, kemudian soal uang lembur yang akan diberlakukan disemua sektor. Juga terkait dengan pengaturan dan pengawasan tenaga kerja outsourcing.

 

Kontan. Co.ID – 20 Des 2011.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menegaskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengkaji bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait dengan pembahasan revisi UUK 13/2003.  Sekitar awal Desember 2011 LIPI telah melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan revisi UU 13/2003, dalam laporan sementara tersebut LIPI menyatakan ada beberapa hal yang harus direvisi di UUK 13/2003 tersebut.

Selain memberikan update revisi  UUK 13/2003 tersebut, Muhaimin Iskandar menegaskan, jika ada pihak yang menolak mengenai sistem kerja outsourcing , maka pihak tersebut harus mendukung rencana pemerintah untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan.

 

Kontan. Co.ID – 13 Mar 2012

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan memang perlu dilakukan revisi terhadap UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, karena didalam nya banyak pasal yang bertentangan dengan aturan-aturan lainnya. Mahkamah konstitusi sendiri telah melakukan uji materi sebanyak 17 pasal dan 40 ayat pada UUK 13/2003.

Dilain kesempatan Kepala Biro Hukum Kemnakertrans Sunarno mengatakan bahwa jika ada usulan untuk membuat undang-undang tenaga kerja yang baru, ia cukup setuju. Namun belum ada rencana ke arah sana.

Kemnakertrans sedang mempersiapkan draft revisi UU ketenagakerjaan untuk kembali dimasukan kedalam Prolegnas di DPR. Namun belum dipastikan kapan akan diserahkan ke DPR.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Ikbal, mengatakan pesimis jika UU Ketenagakerjaan di revisi. Menurutnya lebih baik dibuat UU baru yang lebih komprehensif yang menggantikan UUK 13/2003.

 

Kontan. Co.ID – 24 Apr 2012

Pemerintah sebelumnya telah menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan 13/2003. Hasil kajian LIPI menyebutkan bahwa terjadinya kisruh hubungan industrial selama ini dikarenakan tidak tuntasnya revisi UUK 13/2003 yang seharusnya tuntas pada awal tahun 2012.

Ditegaskan juga pemerintah tidak transparan dalam menyusun draft revisi UUK 13/2003. LIPI merasa kecewa kepada pemerintah karena usulan-usulan mereka tidak digunakan.

Menurut LIPI ada enam poin yang menjadi masalah krusial yang harus dijadikan perhatian dalam menyusun draft revisi undang-undang ketenagakerjaan. Enam poin tersebut adalah mengenai tenaga kerja asing (TKA), hubungan kerja (PKWT dan outsourcing), cuti panjang, pengupahan, mogok kerja, PHK dan pesangon.

 

Kontan. Co.ID – 21 Jun 2012

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bahwa perusahaan tidak boleh lagi sembarangan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi ayat 3 Pasal 164 Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Uji materi ini sendiri di ajukan oleh mantan karyawan Hotel Papandayan Bandung.

MK berpendapat PHK harus dilakukan jika perusahaan benar-benar tutup secara permanen, jika tidak tutup dan hanya melakukan efisiensi, maka tidak boleh dilakukan PHK. PHK adalah langkah terakhir yang harus dilakukan oleh pengusaha, pengusajan dapat melakukan PHK dengan syarat sbelum nya telah melakukan penghematan di semua sektor, antara lain: pengurangan upah dan fasilitas pekerja tingkat atas; mengurangi shift kerja; menghilangkan kerja lembur; mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja; dan merumahkan pekerja secara bergilir.

 

Kontan. Co.ID – 22 Juni 2012

Pemerintah kembali mempertegas untuk segera merevisi undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, hal ini menyusul hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materis pada pasal 164 UUK 13/2003 yang mengatur soal PHK.

Dilain kesempatan, Irianto R. Simbolon, Dirjen Perselisihan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan bahwa didalam revisi undang-undang ketenagakerjaan nanti pemerintah akan menekankan pada tiga hal. Pertama; terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dalam revisinya nanti THR akan diwajibkan dibayarkan kepada pekerja oleh pengusaha, juga akan diatur pemberian sanksi untuk pengusaha yang melanggar. Kedua, pemberian uang lembur yang akan diberikan kepada pekerja disemua sektor. Ketiga, soal pengaturan dan pengawasan tenaga kerja outsourcing.

 

[iklan]

 

 

Berikut adalah link berita versi lengkapnya dari rangkuman berita diatas:

#1 Kontan.Co.id 16 Des 2011

#2 Kontan. Co.id 17 Des 2011

#3 Kontan.Co.id 20 Des 2011

#4 Kontan.Co.id 20 Des 2011

#5 Kontan.Co.id 13 Maret 2012

#6 Kontan.Co.id 24 April 2012

#7 Kontan.Co.id 21 Juni 2012

#8 Kontan.Co.id 22 Juni 2012

 

Image Source: istockphoto. com

Share Button